DiksiNasi, CIAMIS — Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Ciamis, Hendri Ridwansyah, angkat bicara soal bocornya akun media sosial resmi milik lembaga pemerintah yang menyebarkan konten tak senonoh ke publik.
Dalam keterangannya, Hendri mengingatkan pentingnya kesadaran keamanan digital, terutama bagi para pengelola akun resmi pemerintah.
“Selalu gunakan kata sandi yang kuat dan unik agar terhindar dari ancaman siber. Dan yang paling penting, aktifkan two-factor authentication. Jangan remehkan celah kecil, itu bisa jadi bencana,” tegas Hendri melalui pesan pendek. Sabtu, (05/07/2025).
Insiden ini, menurut Hendri, mencerminkan kurangnya literasi digital dan lemahnya manajemen akun kelembagaan yang seharusnya menjadi contoh di ruang publik.
Deretan Kesalahan Klasik yang Masih Terjadi
Hendri menyebut ada beberapa kebiasaan berbahaya yang kerap dilakukan pengelola akun resmi, seperti menggunakan kata sandi mudah ditebak, menyimpan password di browser, hingga menggunakan informasi pribadi sebagai sandi.
“Masih banyak yang pakai tanggal lahir, nama anak, bahkan nama lembaga sebagai password. Ini jelas rentan dan tidak profesional,” ujar Hendri.
Ia juga menyoroti praktik tidak aman lain seperti memakai akun orang lain, menyebarkan password ke rekan kerja tanpa sistem pengamanan, hingga tidak memisahkan antara perangkat pribadi dan dinas.
Tanggung Jawab Tak Bisa Sekadar Maaf
Kritik tajam pun datang dari masyarakat.
Publik menilai permintaan maaf melalui fitur story tidak cukup untuk menjawab pertanyaan soal lemahnya sistem keamanan akun lembaga negara.
Warganet menuntut pertanggungjawaban secara terbuka dan langkah konkret agar insiden serupa tidak terulang.
Di media sosial, banyak pengguna mempertanyakan siapa yang mengakses akun tersebut, serta bagaimana konten vulgar bisa lolos tanpa filter.
Pakar IT: Harus Ada SOP Digital untuk Instansi Pemerintah
Pakar IT asal Tasikmalaya, Hilman Nugraha, menilai kejadian ini bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola akun digital di lembaga negara.
“Ini bukan cuma soal bocor akun. Ini soal siapa yang pegang kendali, bagaimana akses dikelola, dan seberapa serius mereka menerapkan sistem keamanan,” tegas Hilman.
Menurutnya, pengelolaan akun resmi pemerintah seharusnya dengan perangkat khusus yang tidak bercampur dengan kepentingan pribadi
la menyebut, selama manajemen akun masih longgar, kebocoran data atau konten tidak layak akan terus menghantui.
“Sistem bisa diretas, tapi yang lebih berbahaya adalah jika pengelolanya sendiri sembrono,” tambahnya.
Perlu Audit Digital dan Edukasi Rutin
Baik Hendri maupun Hilman sepakat bahwa tak boleh ada tawar menawar terkait perlindungan akun resmi lembaga pemerintah.
Pemerintah daerah perlu melakukan audit digital berkala, memperkuat SOP pengelolaan akun, serta memberikan pelatihan literasi digital bagi staf dan pejabat yang mengelola kanal media sosial lembaga.
“Di era keterbukaan informasi ini, reputasi lembaga bisa rusak hanya karena satu unggahan ceroboh,” pungkas Hilman.
diksinasinews.co.id